Tingkat Kemakmuran Bangsa

EMPAT PARAMETER UNTUK MENILAI TINGKAT KEMAKMURAN BANGSA

yaitu: (1) pendapatan perkapita, (2) koefisien gini (3) data kemiskinan, serta (4) indek pembangunan manusia (IPM).

1. Pendapatan Per Kapita.

·         Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk selama satu tahun.  

·         Besaran pendapatan per kapita dihitung dengan cara membagi besarnya pendapatan nasional atau Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah penduduk. 

·         Pendapatan per kapita merupakan ukuran paling sederhana untuk merepresentasikan tingkat kesejahteraan dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. 

·         BPS : PDB tahun 2016 = Rp 12.406,8 triliun ; Pendapatan per Kapita = Rp 47,96 juta/tahun (senilai US$ 3.605).   Jadi pendapatan rata-rata penduduk Indonesia per bulan di tahun 2016 sebesar Rp 4 juta.

·         International Monetary Fund : Pendapatan perkapita Indonesia per Oktober 2017 sebesar US$ 13.120 jauh berada dibawah Singapura (US$ 93.680), Brunei (US$ 77.700), dan Malaysia (US$ 30.430). Namun sedikit diatas Filipina (US$ 8.780) dan Vietnam (US$ 7.380).

2. Koefisien Gini

·         Koefisien Gini atau Gini Ratio merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk miskin dan penduk kaya pada sebuah negara.  

·         Gini ratio dikembangkan oleh statistikus Italia, Corrado Gin th. 1912, yg didasarkan pada kurva Lorenz.

·         Besaran angka koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Angka 0 berarti menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan angka 1 berarti menunjukkan ketimpangan yang sempurna.

·         Di seluruh dunia, angka koefisien kesenjangan pendapatan ini bervariasi dari 0.25 (Denmark) hingga 0.70 (Namibia).

·         BPS per Maret 2016: Indek Gini Ratio di Indonesia = 0,397.

·         Dana bank di Indonesia didominasi oleh pemilik rekening di atas Rp 2 miliar. Hampir 98 persen jumlah rekening di bank dimiliki oleh nasabah dengan jumlah tabungan di bawah Rp 100 juta.

·         Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk paling buruk di dunia.

·         Secara teori ekonomi, bahwa 80% kekayaan di seluruh negeri hanya dikuasai oleh tak lebih dari 20% penduduknya saja.

·         Ketua MPR, Zulkifli Hasan : Kesenjangan sosial di Indonesia sangat tinggi sekali. Separuh lebih (85%) kekayaan bangsa Indonesia hanya dikuasai dan dikendalikan oleh segelintir orang (23 konglomerat) yang masing-masing memiliki perusahaan raksasa di Indonesia.

·         Helmy Faishal Zaini : Jjumlah dana yang berputar di Indonesia sekitar 9 triliun. Namun perputaran uang terbesar (85%) hanya dikuasai oleh segelintir orang saja (35 konglomerat) yang masing-masing memiliki perusahaan raksasa di Indonesia.

3. Data Kemiskinan

·         BPS : Sejak 2007 sd 2016, data statistic penurunan angka lemiskinan.

·         Pemerintah mendefinisikan garis kemiskinan dengan perdapatan per bulannya (per kapita) kurang dari Rp. 325.000,- (atau sekitar USD $25) = standar hidup sangat rendah.

·         Standar Bank Dunia, penduduk miskin penghasilannya kurang dari USD $2 per hari ($60 perbulan = Rp. 900 ribu per bulan.

·         Sekitar seperempat jumlah penduduk Indonesia (sekitar 65 juta jiwa) hidup hanya sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

·         Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan sebuah negara dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

·         Tiga dimensi utama IPM: Standar Hidup Layak (PDB per kapita), Pendidikan, dan Kesehatan.  

·         IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah Negara maju, Negara berkembang atau Negara terbelakang

·         UNDP menempatkan IPM Indonesia masuk kategori sangat rendah di dunia, berada di peringkat 113 dari 188 negara di dunia.

·         Dengan peringkat itu Indonesia masih berada dalam kelompok negara menengah, sedangkan negara tetangga Malaysia masuk kategori tinggi.

·         Bahkan yang memprihatinkan lagi peringkat IPM Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 110 (tahun 2014) turun menjadi peringkat 113 (tahun 2015).

*********

LIMA AKAR PERMASALAHAN BANGSA

 1.  Demokrasi berjalan sangat liberal.

·         Demokrasi tidak terarah untuk kepentingan masyarakat luas.  

·         Sistem pemilihan secara langsung cenderung menghasilkan parlemen dan pemimpin terpilih karena popularitasnya, bukan kompetensi dan kridibilitasnya.

·         Sedikit Kepala Daerah yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan memajukan daerahnya

·         Data ICW, sejak KPK didirikan tahun 2003 hingga saat ini sudah 392 Kepala Daerah (dari 549 Prov/Kab/Kodya) telah menjadi terpidana dan terdakwa kasus korupsi.

2.  Ketidak-adilan dan kesenjangan sosial makin tajam

·         Pembagian hasil pembangunan tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat

·         Pembangunan infrastruktur lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah keatas.

·         Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk paling buruk di dunia.  BPS : Indek gini ratio Indonesia 0,397.

·         Survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional .  

3.  Pemberantasan korupsi tidak serius.

·         KPK hanya berhasil menangkap tidak lebih dari 5 % pelaku korupsi, selebihnya dengan modus yang tidak dijangkau KPK mereka berhasil menikmati hasil korupsi.

·         Pejabat negara dan pegawai negeri mempunyai rekening gendut

·         Pemberlakukan Asas Pembuktian Terbalik (Burden Shifting of Proof Principle) seperti yang telah dilakukan oleh Malaysia, Singapura dan Hongkong.  

·         Survei Lembaga Transparency International (TI)  : Tingkat  indeks persepsi korupsi Indonesia yang berada di peringkat 90 dunia.

4. Kesalahan Sistem Pendidikan

·         Rendahnya kualitas hidup bangsa Indonesia (IPM peringkat 113 dari 188 negara dunia) karena "kesalahan" sistem pendidikan kita.

·         Pola dan metode pendidikan tidak tepat, kurikulum padat dan melelahkan menjadikan pelajar kita seperti robot.

·         Kurikulum kita berorientasi pada kemampuan kognitif dan  mengabaikan kemampuan afektif maupun psikomotoris.

·         Negara2 maju menerapkan pola Multiple Intelligence (kecerdaan majemuk), yang lebih berorientasi pada aspek afektif dan psikomotoris (Finlandia, sistem pendidikannya dinilai terbaik di dunia).

·         Konten pada bbrp pelajaran dinilai masih banyak yang tidak memberi manfaat dikemudian hari (matematika, fisika, kimia, biologi, dsb).  

·         Apa tujuan dan manfaat belajar logaritma, integral, menghafal unsur kimia, dan nama sendi anatomi tubuh ?

·         Penyusun kurikulum terpaku pada Output , tetapi tidak memperhatikan Outcome .

·         Anak didik kita tidak dibekali dengan ketrampilan yang memadai sehingga bisa berkarya dan produktif. Mereka kurang mendapat pembekalan nilai-nilai moralitas dan integritas.

5. Pertumbuhan Penduduk tak Terkendali

·         BKKBN : Rata-rata LPP tergolong tinggi mencapai 1,49% per tahun (idealnya 0,5 persen)

·         Setiap tahun penduduk Indonesia bertambah sekitar 4,5 juta (= penduduk Singapura).

·         Pemerintah tak mampu kendalikan pertumbuhan penduduk, berpotensi terjadi ledakan penduduk.  Ledakan penduduk adalah salah satu ancaman paling serius bagi suatu bangsa.

·         Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh : (1) berkurangnya lahan perumahan dan pertanian, (2) berkurangnya ketersediaan pangan, serta (3) meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.

·         Tingginya angka kemiskinan berpotensi menimbulkan terjadinya kriminalitas dan gejolak sosial.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&