Kamus Hkm

Advokasi	Tindakan untuk mempermasalahkan suatu hal/ide/topik tertentu
Advokat	Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2003 ttg advokat
Akta	suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya
Alibi	Bukti bahwa tersangka berada ditempat lain pada saat perbuatan hukum terjadi
Asas domisili	Status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum domicile (hukum tempat kediaman permanen) orang itu
Asas kebenaran materiil	Asas untuk mencari kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum
Asas legalitas	Setiap tindakan negara (penguasa) harus ada dasar hukumnya.
Asas lex specialis derogat legi generali	Kalau terjadi konflik/pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang berlaku
Asas lex superior derogat legi inferiori	Kalau terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan
Asas ne bis in idem	Asas yang melarang seseorang untuk diadili dan dihukum untuk kedua kalinya bagi kejahatan yang sama
Asas pacta sunt servanda	Bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan
Beslag	Penyitaan oleh aparat penegak hukum
Class action	Gugatan perwakilan kelompok
Contempt of Court	Setiap tindakan dan/perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan instirusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangi sistem serta proses peradilan yang seharusnya
Copyright	Hak untuk memperbanyak buku
Dading / Perjanjian perdamaian	Suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara
Delik	Tindak pidana ; Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.
Delik formil	Perbuatan pidana formil ; Perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan
Delik aduan	Delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban)
Delik berlanjut	Suatu perbuatan yang dilakukan sebagian demi sebagian hingga merupakan perbuatan pidana yang utuh
Delik commissionis	Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang
Delik culpa	Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya atau delik-delik yang cukup terjadi "dengan tidak sengaja" agar pelakunya dapat dihukum
Delik dolus	Delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan "dengan sengaja"
Delik hukum/ rechts delict	Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan
Diktum/pemidanaan	Suatu kesimpulan dari kegiatan penafsiran terhadap kaedah hukum (in abstracto) yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuji di pengadilan (in concretto)
Diskresi	Kewenangan pejabat (kepolisian) secara legal untuk meneruskan atau menghentikan suatu perkara, dengan syarat : demi kepentingan umum; masih dalam batas kewenangannya; dan tidak melanggar Asas2 Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Inti diskresi adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah
Duplik	Jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat
Eigendom	Hak milik
Eksaminasi	Ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan/hakim
Eksepsi	Surat jawaban yang yang mengemukakan tangkisan di luar pokok perkara
Fakta hukum	Uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa
Ganti rugi karena wanprestasi	Suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur
Ganti rugi nomimal	Ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian material sama sekali
Gratifikasi	Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman, tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan dilakukan baik didalam negeri maupun diluar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik
Gugatan provisional	Suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung
Gugatan provisional	Suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi salah satu pihak
Hakim ad hoc	Hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
Hukum yurisprudensi	Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim
Imputasi
Inkracht	Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang sudah tidak bisa lagi dimintakan upaya hukum biasa (verzet, banding, dan kasasi).  Akan tetapi dengan alas an tertentu putusan yang sudah in kracht dapat diajukan PK (Peninjauan Kembali Putusan yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap). Misalnya, ada bukti baru (novum) yang belum pernah diperiksa dan dipertimbangkan oleh judex facti..
Juncto	"dihubungankan/dikaitkan" dapat berupa undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan "jo". misalnya : undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dalam hal ini dapat disingkat undang-undang nomor 6 tahun 1982 jo undang-undang nomor 7 tahun 1987 jo undang-undang nomor 12 tahun 1997.
Kelalaian/negligence	Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan
Konsideran	Pertimbangan yang menjadi dasar pembuat UU (peraturan atau ketetapan)
Likuidasi	Suatu badan hokum yang setelah pembubarannya masih berjalan terus untuk penyelesaian urusan2 nya
Locus delictie / TKP (tempat kejadian perkara)	a) Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya; b) Tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan; tempat dimana pembuat melakukan sesuatu adalah tempat dimana ia seharusnya melakukan sesuatu, atau tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam perumusan peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat ini.
Mediasi	Proses perundingan untuk menyelesaikan perkara perdata secara damai antara penggugat tergugat dengan mengikut sertakan pihak ke-3 sebagai perantara (mediator)
Nebis in idem	Asas yang menyebutkan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya
Novum	Bukti baru
Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali	Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan
Obligasi	Surat yang khusus dapat diperdagangkan
Onrechtmatigedaad (tort/perbuatan melawan hukum)	Perbuatan yang bertentangan dengan hukum
Peradilan koneksitas	Bercampurnya orang-orang yang sebenarnya termasuk yurisdiksi pengadilan yang berbeda dalam suatu perkara
Petitum	Dalil-dalil yang menjadi tuntutan para pihak dalam proses perkara perdata khususnya dalam surat gugat; merupakan kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau pengadilan
Petitum	Apa yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan
Pledoi	Pidato pembelaan di depan persidangan
Pledoi / nota pembelaan	Alasan/ dasar hukum yang diajukan oleh terdakwa atau melalui penasihat hukumnya, untuk melemahkan pendapat-pendapat penuntut umum sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan pidana, dan atas dasar alasan/ dasar tersebut terdakwa/ penasihat hukum meminta agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum
Praperadilan	Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: -.sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 1. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 2. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
Proses peradilan	Suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
Provisi
Putusan provisionil	Putusan yang dijatuhkan sebagai putusan awal sebelum putusan akhir dijatuhkan, atas permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, Putusan provisi tergolong kategori putusan sela.
Putusan sela / antara	Putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara
Putusan verstek	Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat, meskipun telah dipanggil secara layak (sebagaimana mestinya)
Ratifikasi	Pengesahan suatu perjanjian internasional oleh masing-2 kepala negara
Replik	Jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya
Requisitoir	Suatu pembuktian tentang terbukti atau tidaknya surat dakwaan
Saksi a charge	Saksi yang memberatkan/memberikan keterangan yang memberatkan
Saksi a decharge	Saksi yang meringankan/memberikan keterangan yang meringankan
Somasi
Terdakwa	Seorang tersangka (seseorang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana) yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 14 jo. butir 15 KUHAP)
Tergugat	Orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak oleh penggugat.
Terpidana	Seseorang yang didasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah
Tersangka	Adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
Verzet / Perlawanan	Upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat
Wanprestasi	Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya
Yurisdiksi	Wilayah kekuasaan mengadili
Yurisprudensi	Suatu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkaranya yang sama

Proses peradilan	Suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap &&&&&&&&&&&&&&&&
Makar dan Kudeta	Makar : usaha menjatuhkan pemerintah yg sah dg cara ilegal. (Masl hukum) Kudeta : usaha merebut kekuasaan / Pemr dg cara paksa. (masl politik) Pada dasarnya kudeta adalah sebuah perbuatan pidana namun perbuatan pidana akan lenyap apabila kudeta sukses karena adanya legitimasi politik dari rakyat dan militer.
Liberal, Sosialism, Kapitalis & Demokrasi	Liberal         :  Kebebasan individu dijunjung tinggi Sosialism    :   Kepentingan Bersama dijunjung tinggi Nasionalis   :   Kepentingan Negara dijunjung tinggi Kapitalis      :   Keuntungan bersama dijunjung tinggi Demokrasi  :   Kedudukan Rakyat dijunjung tinggi
Integritas	kepribadian dalam sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan, kesetiaan, komitmen dan tanggung jawab.