Saat memberikan
kuliah umum di Kampus Universitas Indonesia, yang bertajuk "Tantangan
Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan", Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyebutkan bahwa sistem
bernegara Indonesia kini menganut sistem kapitalis yang liberal.
"Kita ini
malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara
kapitalis, yang liberal, itulah Indonesia hari ini. Realitas di Indonesia saat
ini bertentangan dengan Pancasila."
jelasnya.
Di hadapan civitas akademi UI, Surya
Paloh menuturkan, "Kita bertikai satu sama lain. Kita dekat dengan materialistik,
kita bersahabat dengan pragmatisme transaksional, kita pakai jubah nilai-nilai
religi, tapi kita sebenarnya penuh hipokrisi (munafik)"
Rektor Univ. Ibnu Chaldun, Prof. Dr. Musni Umar mengapresiasi
pernyataan Surya Paloh yang menyebut system bernegara Indonesia menganut system
kapitalis yang liberal.
Rachmawati:
UUD 1945 Pascaamandemen Bersifat Liberal-Kapitalis
Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri
mengungkapkan bahwa UUD 1945 pascaamandemen sudah menjadi
sangat liberal-kapitalistik sehingga tidak mencerminkan
semangat the founding fathers.
Ia
menyebut banyaknya amandemen UUD 1945 disebabkan ulah mantan presiden Megawati
Sukarnoputri, sehingga menimbulkan sifat-sifat liberal kapitalis.
Menurut Rachmawati, UUD 1945 pascaamandemen sudah menjadi
sangat liberal-kapitalistik sehingga tidak mencerminkan semangat the founding fathers lagi.
Trisakti, merupakan
gagasan yang disiapkan Bung Karno untuk melawan kapitalisme dan pasar bebas yang
sudah merasuki kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengelolahan
ekonomi negara sekarang ditentukan dan dikendalikan oleh para pemilik
modal dan perusahaan-perusahaan besar.
“Pemilik modal dan perusahaan besar tentunya
tidak membawa misi ideologis atau misi nasionalisme serta kepentingan nasional.
Tetapi, mengusai dan menguras ekonomi negara dan tidak memperhatikan ekonomi
rakyat banyak dalam rangka keadilan sosial,” terang Rachmawati.
Menurut dia, salah satu tokoh yang konsisten
melakukan perlawanan terhadap gelombang liberalisasi
dengan berbagai jenisnya adalah Mahathir Mohamad, perdana Menteri
Malaysia.
“Beliau adalah salah satu pemimpin dunia yang
konsisten anti rasuah, dan menolak hadirnya perdagangan bebas," kata dia.
Salah satu ciri yang menonjol pada sistem ini, yakni intervensi negara yang minim. Memang, pemerintah tetap bisa menerapkan peraturan, misalnya saja memuat besaran upah minimum. Namun, pemerintah tak terlibat aktif dalam perencanaan produksi nasional.
Berdasarkan keterlibatan pemerintah secara kuantitatif dalam perekonomian negara, Indonesia tergolong negara “kapitalis”.
https://www.akseleran.co.id/blog/kapitalisme-adalah/
Cak Nun : Penguasa di Republik ini adalah
pemilik modal
Siapa yg sdg
berkuasa di republik ini?
Apakah presiden berkuasa? Apakah Megawati
? TIDAK !!
Lantas siapakah
yang berkuasa?,
Yg berkuasa adl
mereka tak pernah muncul di media massa
Mereka adalah Pemilik Modal
Mereka
membutuhkan ketidak pastian di panggung politik
Mereka sdg
mengadu domba kita semua
Yang terjadi di
Elit Politik Nasional sesungguhnya tidak seperti yang ada di koran atau TV
Tidak ada komentar:
Posting Komentar